Perempuan Jaman Sekarang Harus Berani Bicara, Stop KDRT #DiamBukanPilihan

Perempuan Jaman Sekarang Harus Berani Bicara, Stop KDRT! #DiamBukanPilihan

(By : Nissa AMS)

Perempuan jaman dulu identik dengan sifat tidak berani bicara, penurut dan ‘nerimo’ pasrah. Sifat-sifat inilah yang mungkin membuat kaum perempuan menjadi gender yang lebih sering ‘tertindas’ dibanding gender lainnya. Hal ini pula yang mungkin menjadikan lelaki merasa lebih hebat dibanding perempuan dan cenderung berbuat sesuka hati.

Sumber Foto : Wikipedia

Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Raden Ajeng Kartini untuk membuat perubahan. Menjadikan perempuan dan lelaki memiliki kesetaraan gender (emansipasi wanita) yang pada akhirnya membuat perempuan menjadi seseorang yang memiliki nilai.

Jaman sekarang, disaat emansipasi wanita sudah menjadi topik hangat di kalangan masyarakat, ternyata masih ada sifat-sifat perempuan jaman dulu yang melekat pada perempuan Indonesia. Begitu pula dengan para lelaki yang seharusnya sudah menyadari keseteraan gender, masih ada lelaki yang memiliki filosofi bahwa kaum lelaki berhak melakukan atau bersikap apapun pada perempuan. Perbedaan status gender inilah yang disinyalir dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.  Dimana salah satu pihak merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lain.

Kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) merupakan tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak-anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan hubungan keluarga.

Pada dasarnya, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya menimpa kaum perempuan (istri), ada juga kasus-kasus tertentu dimana yang menjadi korban adalah suami atau anak-anak. Namun saat ini, KDRT tertinggi  di Indonesia adalah kekerasan atas perempuan.  Data dari Komnas Perempuan Indonesia menunjukkan bahwa terdapat 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2016 yang lalu. Dari data tersebut, sebesar 94% kasus merupakan kasus kekerasan terhadap istri yang berakhir dengan perceraian (KDRT tertinggi dalam kekerasan atas perempuan di Indonesia : BBC)

Beberapa waktu yang lalu, berita tanah air sempat dihebohkan oleh kasus kekerasan yang membuat seornaag seorang istri kehilangan kakinya. Yah, kasus Ni Putu Kariani merupakan kasus KDRT yang sangat memprihatinkan karena kekerasan tersebut sebenarnya telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan yang sudah dilakukan sang suami dianggap wajar oleh pihak keluarga sehingga keinginan untuk bercerai yang sudah beberapa kali dilontarkan oleh Kariani ditolak dengan asalan “menunggu suami berubah”.

Kasus Kariani merupakan sekelumit kasus KDRT yang terjadi di Indonesia. Ada banyak kekerasan yang mungkin belum terdokumentasi. Seperti dikatakan oleh Indri Suparno (Komisioner Komnas Perempuan), fenomena ini seperti fenomena gunung es dimana yang tampak sebenarnya hanya pucuknya saja, sedangkan dibawah sana masih (lebih) banyak kasus yang belum terungkap.

Salah satu alasan belum terungkapnya semua kasus kekerasan di Indonesia adalah karena masih banyak perempuan atau keluarga yang menganggap bahwa masalah keluarga adalah masalah pribadi yang tidak pantas untuk di-expose ke khalayak ramai. Alasan lain adalah karena rasa takut yang mendera para perempuan. Takut yang dirasakan bermacam-macam, bisa takut kehilangan sumber nafkah keluarga, bisa takut melaporkan kepada polisi atau mungkin takut dikucilkan masyarakat karena status janda yang akan ia terima kalau berakhir pada perceraian. Yang pasti ketakutan-ketakutan tersebut membuat perempuan menjadi takut untuk membicarakan kekerasan yang sedang menimpanya.

Tidak Perlu Takut Bicara, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) Akan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

#DiamBukanPilihan

LPSK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sesuai dengan Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2006, perlindungan Saksi dan Korban yang diberikan oleh LPSK berasaskan pada : penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif dan kepastian hukum.

Dalam menjalankan fungsinya, LPSK dapat memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, seperti :

  1. Perlindungan fisik dan psikis
    • Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
  2. Perlindungan hukum
    • Keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (Pasal 10 UU 13/2006).
  3. Pemenuhan hak prosedural saksi
    • Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 UU 13/2006.

Dalam praktiknya, apabila seorang saksi atau korban meminta perlindungan kepada LPSK, dia dapat meminta perlindungan sesuai dengan hak-haknya yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UU 31/2014”) yaitu:

  • memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  • ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  • memberikan keterangan tanpa tekanan;
  • mendapat penerjemah;
  • bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  • mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
  • mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
  • mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
  • dirahasiakan identitasnya;
  • mendapat identitas baru;
  • mendapat tempat kediaman sementara;
  • mendapat tempat kediaman baru;
  • memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  • mendapat nasihat hukum;
  • memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
  • mendapat pendampingan.

Selain hal-hal tersebut, korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, juga berhak mendapatkan:

  1. bantuan medis; dan
  2. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Dalam hal ini, penderita (korban) KDRT yang mendapat perlakuan kekerasan yang berat juga dapat memperoleh kedua hak di atas.

 

Lalu, bagaimana agar dapat memperoleh perlindungan dari LPSK?


Agar dapat mendapat perlindungan dari LPSK, korban atau saksi diharuskan untuk melapor atau mendaftarkan diri terlebih dahulu. Berdasarkan video di atas, cara registrasi bisa datang langsung ke kantor LPSK< melalui telepon/fax, melalui email, mengirimkan surat via pos atau registrasi online di website LPSK. Setelah itu akan ada pemeriksanaan formil/administrasi selama 30 hari, telaah substansi selama 3 hari, rapat anggota dan terakhir baru akan diketahui apakah permintaan perlindungan tersebut diterima atau tidak. 

Prosedur Untuk Mendapat Perlindungan LPSK

Registrasi

Pemeriksaan Formil/Administrasi

Telaah Substansi

Rapat Paripurna Anggota

Diterima/Ditolak

Untuk informasi lebih lanjut mengenai LPSK dapat mengunjungi situs LPSK di https://www.lpsk.go.id/

Selama tahun 2017, LPSK telah menangani perlindungan untuk 20 korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Angka tersebut sebenarnya masih minim jika dibandingkan dengan jumlah pelaporan kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia. Menurut data dari Komnas Prempuan Indonesia, setiap tahunnya ada hampr 10.000 kasus kekerasan dalam rumah tangga (Abdul Haris Semendawai)

LPSK, KDRT, DIAM BUKAN PILIHAN
  • Bekerja sama dengan Komnas Perempuan Indonesia membuat posko pengaduan atau fasilitas pengaduan bagi korban atau saksi kekerasan dalam rumah tangga

Kadang perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak mengetahui akan hak-haknya dalam rumah tangga. Mereka (mungkin) menganggap perlakukan yang mereka terima dari suami adalah wajar sehingga mereka tidak merasa perlu untuk melapor kepada pihak berwajib atau pada kepolisian. Adanya ketakutan dalam diri korban akan nasib yang akan ia terima dikemudian hari apabila melaporkan si pelaku kekerasan juga menjadi alasan lain mengapa banyak korban kekerasan yang masih belum muncul ke permukaan. Karena itu, mungkin ada baiknya LPSK bekerja sama dengan Komnas Perempuan Indonesia membuat posko pengaduan dimana disana perempuan yang (merasa) menerima kekerasan bisa mengkonsultasikan dulu permasalahan mereka ke posko tersebut. Kemudian jika memang diketahui permasalahan tersebut memang merupakan bagian dari KDRT, perempuan tersebut akan mendapat pendampingan untuk melapor ke polisi. Hal ini diharapkan dapat membuat si korban lebih berani dalam mengajukan tuntutan yang akan ia ajukan ke kepolisian karena mendapat perlindungan dari LPSK.

  • Memberikan Sosialiasi Kepada Masyarakat Mengenai Keberadaan LPSK

Saat ini, mungkin tidak semua orang mengetahui apa itu LPSK dan apa fungsinya bagi masyarakat. Sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan lembaga ini. Dengan demikian warga jadi tahu harus kemana ketika ada orang-orang di sekitar mereka yang mengalami kekerasan atau kejahatan lainnya. Bahkan korban yang mengetahui lembaga ini jadi lebih tenang karena merasa ada yang melindungi apabila ia melaporkan kejahatan yang ia terima ke pihak yang berwajib.

Sosialiasasi dapat dilakukan secara offline atau online, offline bisa dilakukan dengan mengadakan sosialisasi di keluarahan atau kecamatan atau membuat spanduk yang isinya informasi mengenai LPSK. Sedangkan sosialsasi secara online bisa dengan membuat TVC atau masuk ke acara-acara TV (blocking segment).

  • LPSK tidak hanya menunggu korban atau saksi yang datang untuk meminta pertolongan, namun alangkah baiknya jika LPSK juga ‘menjemput bola’ yang berarti ikut aktif mencari tahu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan mereka

Biasanya korban/saksi akan langsung melapor ke kepolisian untuk mengadukan kekerasan yang mereka alami. Ketidak tahuan mereka akan keberadaan LPSK membuat mereka tidak melaporkan/mendaftarkan diri mereka untuk mendapatkan perlindungan (padahal mungkin mereka dalam bahaya). Karena itu, ada baiknya jika LPSK bekerja sama dengan kepolisian yang ada di Indonesia untuk mencari tahu korban/saksi yang kiranya memerlukan bantuan LPSK agat mendapat perlindungan atas pengaduan mereka.

  • Memberikan Informasi yang diperlukan korban/saksi di website LPSK

Ketika saya membuka website LPSK, saya sedikit mengalami kesulitan mencari informasi terkait hak-hak saksi/korban, bentuk perlindungan yang diberikan LPSK dan bagaimana prosedur pelaporan bagi saksi/korban apabila mereka ingn mendapat perlindungan. Sedikit masukan dari saya untuk website LPSK, akan lebih baik jika dalam website tersebut ada menu/kategori yang membahas mengenai apa-apa saja hak-hak korban dan saksi, bagaimana prosedur pelaporannya dan apa syarat-syarat yang diperlukan untuk melapor.

Perempuan harus menyadari kalau ia adalah sosok berharga dalam kehidupan. Karena itu, ketahuilah hak-hak apa saja yang ia punya, baik dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, jangan diam saja. Apabila jalan mediasi antar keluarga tidak bisa berjalan dengan baik, maka ambil keputusan. Laporkan tindakan tersebut ke pihak yang berwajib. Daftarkan juga diri Anda sebagai korban ke LPSK. Jangan Takut! LPSK akan melindungi!

#DiamBukanPilihan

Sumber Bacaan

https://lpsk.go.id

http://www.hukumonline.com

https://news.detik.com

http://www.bbc.com

Sumber Ilustrasi/Foto

Dokumen Pribadi

Wikipedia

Sumber Video

Youtube (Channel Alex Aftha)

11 Replies to “Perempuan Jaman Sekarang Harus Berani Bicara, Stop KDRT #DiamBukanPilihan”

    1. iya… perempuan jaman now gak boleh nerimo aja kalo menjadi korban kekerasan.. harus melapor dan jangan takut karena ada LPSK yang melindungi…

  1. Apapun itu, yg namanya kekerasan harus dilaporkan. Kalo diam saja sama saja kita membiarkan kekerasan atau kejahatan tetap berlanjut.

  2. Iya, betul juga mbak, kadang wanita membatasi dirinya, dan malah lebih memilih membungkam daripada angkat bicara (berkata jujur dan terbuka), dan saya sebagai cowok, sih tau diri aja, bahwa kasih sayang itu kepada siapapun, okeee, makasih atas post nya mbak, enak dibaca dan…… Semoga beruntung,

    Oh iya, di blog saya juga ada update lomba Blog Desember 2017 loh mbak, kali aja mau ikut 🙂

Leave a Reply